Tondano — Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memajukan sektor perdesaan semakin dikuatkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Mapalus Langowan Barat di Hotel Yama Resort Tondano, Kamis (4/12/25).
FGD yang diinisiasi oleh Bapelitbangda Minahasa ini menjadi forum kolaborasi lintas sektor yang vital untuk menyusun strategi percepatan pembangunan di 16 desa di Kecamatan Langowan Barat.
Dalam sambutannya, Sekda Watania menekankan bahwa kawasan perdesaan Minahasa memiliki potensi sumber daya yang strategis untuk dikembangkan, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kawasan Langowan Barat, yang kita kenal sebagai Kawasan Mapalus, kini bukan hanya menjadi prioritas daerah, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),” tegasnya.
Penetapan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, di mana Kawasan Mapalus menjadi salah satu dari 30 KPPN di Indonesia. Secara lokal, komitmen ini telah dituangkan melalui SK Bupati Minahasa Nomor 357 Tahun 2024 yang menetapkan lokus pembangunan di 16 desa tersebut.
Kawasan Mapalus berada dalam klaster agropolitan dengan identitas utama yang kuat: pertanian hortikultura dan tanaman pangan. Potensi ini, didukung dengan sumber daya pariwisata yang ada, menjadikan kawasan ini sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi berbasis perdesaan.
Sekda menambahkan, kerangka regulasi pembangunan perdesaan diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016, memberikan peluang besar bagi Minahasa untuk melaksanakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap pemutakhiran RPKP dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan dan implementatif, yang akan menjadi peta jalan untuk menjadikan Kawasan Mapalus sebagai kawasan unggulan dan percontohan di tingkat nasional.
(Cipi)
