Tondano, – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi, MAP (RD), bersama Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS (Vasung), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) nasional mengenai Langkah Konkret Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Nasional 3 Juta Rumah.
Rakor penting ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D, melalui konferensi video (Zoom Meeting) dan dilaksanakan di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa. Senin 4/11/2025
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian secara rinci memaparkan kondisi inflasi nasional yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat: Tingkat Inflasi (yoy): Inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen.
Perubahan Bulanan: Terdapat kenaikan tipis sebesar 0,28 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penyebab Utama Inflasi: Kenaikan inflasi didorong oleh komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Kontributor Terbesar: Mendagri menegaskan bahwa emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kontribusi mencapai 0,21 persen.
Lonjakan harga emas ini dipengaruhi oleh faktor global, termasuk penurunan kepercayaan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), yang mendorong banyak negara untuk mengalihkan dan menyimpan cadangan (reserves) dalam bentuk emas.
Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan esensial: Cabai merah (0,06 persen) Telur ayam ras (0,04 persen) Daging ayam ras (0,02 persen) Wortel (0,01 persen)
Rakor ini menjadi momentum bagi Pemkab Minahasa, yang diwakili oleh RD dan Vasung, untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen terhadap kebijakan strategis nasional. Selain pengendalian inflasi,
evaluasi terhadap Dukungan Program 3 Juta Rumah menegaskan peran Pemda Minahasa dalam upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejumlah pejabat yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan sinergi implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Turut hadir: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Inspektur Daerah Kadis Kominfo Kadis Perhubungan Kadis Perkim Kadis Kelautan dan Perikanan Kadis Sosial Kadis Perdagangan Kabag Hukum Kabag Perekonomian Kabag Prokopim
(Cipi)
