TONDANO, MINAHASA – Balai Kelola Transportasi Darat (BKTD) Kelas II Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,
menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Operasional Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Minahasa. Acara strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025, bertempat di Yama Hotel Tondano, Minahasa.
FGD ini bertujuan utama untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset negara (BMN) yang dikelola di Terminal Minahasa, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam sesi diskusi, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Tony Tauladan, S.Si., M.T., menyampaikan arahan tegas terkait operasional angkutan umum dan manajemen terminal.
”Terkait operasional kendaraan umum dan izin trayek, kita harus ada pengawasan untuk mengecek tema-tema (persyaratan) ketika ada aspek yang tidak lolos tiket untuk angkutan umum,” jelas Direktur Tony Tauladan.
Beliau juga secara spesifik menekankan perlunya kedisiplinan tinggi di dalam terminal, terutama Terminal Minahasa yang berperan sebagai pusat pergerakan lintas provinsi.
Poin-poin penting yang ditekankan oleh Direktur Tony Tauladan meliputi:
Pengawasan Ketat: Penertiban operasional dan pengawasan izin trayek angkutan umum menjadi prioritas utama.
Kepatuhan Teknis: Terminal harus memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi semua persyaratan teknis dan kelengkapan (tidak “lolos tiket”).
Tata Ruang Terminal: Terminal, sebagai tempat berkumpulnya kendaraan operasional, harus memiliki tata ruang yang jelas, perizinan yang teratur, dan menentukan titik-titik peralihan yang terdefinisi.
Beliau juga meminta pergerakan kendaraan umum di luar daerah, mencontoh kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk dievaluasi demi perbaikan sistem transportasi di Sulut.
Kegiatan FGD ini memiliki skala regional dengan diikuti oleh Seluruh Dinas Perhubungan (Dishub) di Provinsi Sulawesi Utara, memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan aset dan transportasi.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Perhubungan (Kadis Perhubungan) David Mangundap turut hadir untuk memberikan masukan dari perspektif pemerintah daerah. Diskusi ini diisi oleh Pembicara Utama Akhmad Mabarun dan dipandu oleh Hendra Assa sebagai
Moderator, yang mengawal perumusan rekomendasi kebijakan dalam FGD tersebut.
Melalui kegiatan ini, BKTD Kelas II Sulut berharap dapat memaksimalkan potensi Terminal Minahasa, tidak hanya dari sisi optimalisasi aset negara tetapi juga dari aspek peningkatan keselamatan dan ketertiban layanan angkutan umum bagi masyarakat.
(Cipi)
