Tondano—Langkah cepat dan tegas diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. menjadi hari bersejarah ketika para wakil rakyat sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Senin 22/9/25
Perubahan signifikan ini, yang menjadi jawaban konkret atas tantangan pembangunan dan janji kesejahteraan bagi masyarakat Minahasa.
Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Robby Longkutoy, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing dan Adrie Kamasi, sidang paripurna berlangsung penuh dinamika namun tetap solid.
Keputusan ini menunjukkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif, yang sepakat bergerak bersama untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
Sebelum palu diketuk, suara fraksi-fraksi di DPRD Minahasa menggaung lantang, memastikan setiap rupiah digunakan secara bertanggung jawab.
Fraksi Gerindra menjadi garda terdepan dalam menyuarakan transparansi dan akuntabilitas. Mereka mengingatkan pemerintah untuk memangkas program-program ‘fatamorgana’ yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan menggantinya dengan inisiatif yang benar-benar bermanfaat.
Fraksi Golkar menyoroti perlunya strategi jemput bola. Mereka mendesak Bupati untuk lebih gencar melobi pemerintah pusat dan provinsi, memastikan Minahasa tidak ketinggalan dalam mendapatkan kucuran dana yang lebih besar. Fraksi ini juga menantang kinerja setiap SKPD untuk meningkatkan pendapatan daerah,
sebagai cerminan keberhasilan pengelolaan fiskal.
Fraksi PDI-P menegaskan bahwa efektivitas adalah kuncinya. Mereka meminta koordinasi lintas sektor agar tidak ada anggaran yang mubazir. Setiap program harus terintegrasi, memastikan setiap uang rakyat kembali sebagai manfaat nyata.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey, dengan penuh semangat menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa APBD Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan roadmap pembangunan yang berfokus pada tiga pilar utama:
Peningkatan SDM: Investasi besar akan dialokasikan untuk memajukan kesehatan dan pendidikan, memastikan warga Minahasa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan siap bersaing.
Proyek-proyek vital seperti perbaikan jalan dan jembatan akan menjadi prioritas, membuka akses dan mempercepat perputaran ekonomi di seluruh penjuru Minahasa.
Pemberdayaan Desa: Bantuan dan program akan digelontorkan untuk menguatkan ekonomi desa, memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera dari tingkat akar rumput.
Setelah berita acara ditandatangani, dokumen penting ini segera meluncur ke tangan Gubernur Sulawesi Utara untuk diverifikasi. Momen bersejarah ini ditutup dengan doa, menandai babak baru pembangunan yang lebih menjanjikan bagi Kabupaten Minahasa.
(Cipi)
