Usulan Lurah (renovasi Balai Kelurahan) biasanya disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan diteruskan ke tingkat Kabupaten/Kota (Minahasa).
Pihak Kabupaten (Dinas PU atau Bappeda) mungkin melihat bahwa daripada merenovasi balai, lebih efisien dan mendesak untuk membangun Kantor Lurah yang baru secara keseluruhan (mungkin karena kondisi bangunan yang sudah sangat tua atau tidak representatif).
Ada kemungkinan munculnya sumber dana tak terduga yang secara spesifik dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor pelayanan publik, dan proyek di Papakelan ditetapkan sebagai prioritas utama.
awal “renovasi Balai” di tingkat kelurahan bisa saja diubah menjadi “Pembangunan Kantor Lurah Baru” di tingkat kabupaten agar sesuai dengan alokasi pos anggaran yang tersedia di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Ketika sebuah proyek seperti pembangunan Kantor Lurah baru sudah “keluar tender,” ini menunjukkan bahwa:
Sudah Masuk dalam APBD: Anggaran untuk pembangunan tersebut sudah disahkan dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa pada tahun berjalan.
Tahap Perencanaan Sudah Selesai: Dokumen perencanaan teknis (DED/RAB) untuk Kantor Lurah baru sudah selesai dibuat.
Proyek sudah diumumkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau sistem pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya, dan kontraktor/penyedia jasa akan segera dipilih.
Keputusan akhir untuk membangun Kantor Lurah baru, meskipun usulan awalnya hanya renovasi Balai, kemungkinan besar merupakan keputusan strategis dari Pemerintah Kabupaten Minahasa yang disepakati melalui proses perencanaan dan penganggaran, di mana Kantor Lurah Papakelan diprioritaskan untuk dibangun baru demi peningkatan pelayanan publik.
Keputusan ini menggeser fokus dari pemeliharaan (renovasi) ke investasi baru (pembangunan).
(Cipi)
