Manado, – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen serius dalam mencari terobosan pembiayaan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.” Rabu 19/11/2025.
Acara strategis yang diselenggarakan di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, ini berfokus pada eksplorasi instrumen keuangan modern untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa partisipasinya merupakan langkah konkret Pemkab Minahasa untuk memperkuat wawasan dan pemahaman terkait obligasi daerah.
Instrumen ini dinilai sangat relevan sebagai alternatif pembiayaan yang transparan dan akuntabel guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada alokasi dana
“Sarasehan ini membuka ruang diskusi krusial bagi pemerintah daerah. Kami ingin memahami secara mendalam potensi penerbitan obligasi sebagai sarana pembiayaan yang berorientasi pada kepentingan publik dan dapat mendorong akselerasi pembangunan,” ujar Wakil Bupati.
Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, sebagai keynote speaker ini turut menghadirkan narasumber otoritas dan akademisi terkemuka, antara lain:
Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH (Wakil Gubernur Sulawesi Utara) Melchias Markus Mekeng, MH (Ketua Badan Penganggaran MPR RI) Eddy Manindo Harahap (Deputi Komisioner Pengawas OJK)
Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng (Rektor Universitas Sam Ratulangi/UNSRAT) Dr. Akbar Faizal, SH, M.Si (Direktur Eksekutif Nagara Institute)
Kehadiran para pembicara kunci ini menunjukkan bahwa pembahasan obligasi daerah adalah isu vital dalam konteks penguatan kapasitas fiskal daerah dan investasi publik secara nasional.
Sarasehan ini menjadi wadah interaktif bagi para pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda Provinsi Sulut, seluruh Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Provinsi Sulut, termasuk Ketua KPU
Kabupaten Minahasa. Diharapkan dari sesi tanya jawab dan diskusi panel dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
(Cipi)
